Pertambangan adalah bagian dari isu besar yang menjadi perhatian Fransiskan International saat ini. Tambang membawa manfaat yang besar dan mudarat sekaligus. Karena itu, pertambangan selalu memancing perdebatan. Pro dan kontra selalu ada. Namun manfaat yang diperoleh dari tambang jangan lalu mengebiri akal kritis kita dalam mengkritisi dan mengevaluasi pertambangan.
Nuansa inilah yang sangat terasa ketika Rodrigo Peret OFM, anggota Fransiskan International, berbicara dalam forum Intern Franciscans For Justice, Peace, and Integrity Of Creation Indonesia (INFO-JPIC Indonesia), Minggu 21/8, di Rumah Doa St. Maria dari Guadalupe, Duren sawit, Jakarta Timur.
Rodrigo menuturkan “Hampir semua bagian dari kehidupan dan gaya hidup kita hanya bisa dimungkinkan oleh adanya mineral-mineral yang diperoleh dari tambang. Segala sesuatu berkaitan dengan mineral tambang; mulai dari perlengkapan toilet, peralatan dapur, perabot ruang tamu, peralatan kantor dan sebagainya. Sarana transportasi, jalan raya dan sebagainya berkaitan erat dengan pertambangan. Demikian halnya dengan listrik atau energi, sangat bergantung pada pertambangan.”
”Melihat kenyataan ini” lanjut Rodrigo, “rasanya sulit bagi kita untuk menolak pertambangan. Hal ini pula yang seringkali menjadi jargon para pengusaha tambang untuk meyakinkan kita untuk menerima pertambangan.”
Namun hal ini, tambah Rodrigo, tidak boleh mencegah kita dalam mengkritisi pertambangan. Ia mengungkapkan adanya paradoks kelimpahan terkait pertambangan. Artinya, demikian Rodrigo, semakin banyak kelimpahan sumber daya yang dimiliki suatu negara, maka semakin miskin negara ini. Fakta ini, demikian Rodrigo, menunjukkan adanya ketidakadilan.
Ada negara-negara yang memiliki deposit mineral yang melimpah dan menjadi pengekspor mineral terbesar. Namun kelimpahan itu tidak selaras dengan kesejahteraan warganya. Di samping itu, pelanggaran Hak Asasi Manusia lazim terjadi di seputar aktivitas pertambangan.
“Ada dua negara pengekspor mineral tambang terbesar, kata Rodrigo, yakni Botswana dan Kongo. Tetapi indeks situasi HAM negara tersebut sangat rendah. Botswana menempati peringkat 109 dari 287 negara yang terdaftar di PBB dengan indeks situasi HAM 0,683. Republik Demokratik Kongo ada di urutan 180 dengan indeks situasi HAM 0,003.
Menghadapi paradoks itu, tegas Rodrigo, kita mesti membangun jejaring dan berjuang melakukan perlawanan. Pengorganisasian diri, melakukan perlawanan terhadap hegemoni ekomoni kapital mendesak dilakukan.
”Pertambangan adalah cara kerja kapitalisme. Cara berpikir yang dianutnya ialah cara berpikir pasar. Yang paling penting adalah mengakumulasi modal dengan produksi sebesar-besarnya sambil memacu konsumsi. Di dalamnya kita dijebak untuk mengkonsumsi lagi dan lagi. Semakin banyak kita mengkonsumsi, kita pun merasa makin merdeka.”
Perlawanan itu telah lahir di Amerika Latin sebagaimana disharingkan Rodrigo. Mereka membentuk Koalisi Gereja-gereja dan Tambang (Churces Coalition and Mining). Gereja dan Tambang adalah sebuah koalisi yang terdiri dari sekitar 70 organisasi di Amerika Latin. Lahirnya kelompok kritis ini dipicu oleh maraknya pelanggaran HAM, kebencian, dan kriminalisasi terhadap pemimpin-pemimpin yang menentang korporasi .
Koalisi Gereja-gereja dan Tambang bertekad untuk menguatkan komitmen dan spiritualitas komunitas-komunitas iman yang mau terlibat dalam mewujudkan keadilan sosial. “Kami mendefinisikan diri sebagai artikulasi orang-orang, organisasi religius, serta spiritualitas ekumenis yang mau menunjukkan kesetiaan terhadap keberpihakan terhadap orang-orang miskin (option for the poor) dan mereka yang dimiskinkan!”pungkas Rodrigo.)***
Johnny Dohut OFM
