Negara-Negara Kepulauan Pasifik Menyinggung Soal Pelanggaran HAM di Papua & Papua Barat, Indonesia pada Pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa. Indonesia harus menghentikan pelanggaran HAM di Papua.
Pada pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa pada September yang lalu, Negara-negara kepulauan pasifik: Solomon, Vanuatu, Nauru, Marshall, Tuvalu dan Tonga menyatakan keprihatinan mereka tentang situasi hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat, Indonesia.
Mereka menekankan perlunya keterlibatan konstruktif dengan Indonesia dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
Terhadap pernyataan negara-negara kepulauan tersebut, Indonesia dalam jawabannya mengklaim bahwa apa yang mereka sampaikan mencerminkan ketidakpahaman mereka terhadap sejarah, situasi saat ini, dan perkembangan progresif di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta manuver politik yang tidak bersahabat dan retoris.
Indonesia juga menilai bahwa pernyataan negara-negara tersebut bernuansa politik yang dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis yang begitu bersemangat terlibat menganggu ketertiban umum, dan melakukan serangan teroris bersenjata terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan.
Tim SKPKC Fransiskan Papua dalam Memoria Passionis Papua, Potret Hak Asasi Manusia 2015 mencatat berbagai kekerasan yang dialami oleh orang Papua di Papua.
“Ada penembakan terhadap dua warga sipil di Kampung Popome (29/1/2015), penembakan terhadap dua warga sipil di Distrik Edera Bade Kabupaten Mappi (8/2/2015), penembakan terhadap dua warga sipil di Kampung Ugapuga Kabupaten Dogiyai (25/6/2015). Pada Desember 2014 telah terjadi penembakan terhadap warga sipil di Paniai. Kasus-kasus tersebut sampai saat ini belum diselesaikan, para pelaku penembakan belum ditindak.”
Catatan-catatan tersebut menggambarkan bahwa di Papua dan Papua Barat memang masih terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia orang Papua. Pelanggaran yang diikuti dengan kekerasan terhadap masyarakat sipil harus segera dihentikan.
Pembangunan di Papua: Memperhatikan Nilai-Nilai HAM
Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi mengeluhkan pembangunan Papua yang tak terlihat. Presiden Joko Widodo meminta pertanggungjawaban pembantunya atas kelambanan pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Ia mengeluh lantaran besarnya jumlah anggaran yang dialokasikan dari pusat atau daerah, tak sebanding dengan hasil yang diinginkan pemerintah. (CNNIndonesia, 8/11).
Ia juga menyatakan bahwa pembangunan di Papua harus memperhatikan nilai-nilai ham. “Saya ingatkan agar pelaksanaan pembangunan di Papua harus perhatikan nilai-nilai HAM, tata kelola yang baik, bebas korupsi dan perhatikan nilai-nilai adat masyarakat Papua,” ujar Jokowi dalam pengantar rapat di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (8/11). (Detikcom).
Dia juga menyadari bahwa alokasi anggaran pembangunan papua belum optimal tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin dicapai.
Namun presiden juga menyatakan bahwa hal itu bukan semata-mata pada besaran dana, tapi proses perencanaan yang melibatkan berbagai sekstor belum sepenuhnya terpadu. Ia meminta kepada jajarannya untuk fokus pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. (tempo.co/08 NOVEMBER 2016)
Semua berharap janji Presiden untuk membuat orang Papua nyaman hidup di tanahnya sendiri segara terwujud. Tidak ada lagi pelanggaran dan kekerasan terhadap orang Papua.
Valens Dulmin (Dari berbagai sumber)
