Bukan Agama, Politik Indonesia Dinilai Butuh Spiritualitas

JAKARTA, JPIC OFM Indonesia, Mengamati dinamika perpolitikan nasional yang memuncak pada pemilu 2019, politik Indonesia dinilai butuh suntikan spiritualitas alih-alih agama. Dalam hal ini, spiritualitas dipandang sebagai jiwa politik.

Hal itu disampaikan Moderator Vox Point Indonesia Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta, RP Peter C. Aman OFM di Jakarta, Senin (27/5).

“Politik kita penuh dengan polusi agama. Jika dicermati, agama tidak membantu apa-apa dalam politik Indonesia,” katanya saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Vox Point Indonesia di Pasar Baru, Jakarta Pusat.

“Kita mengumbar cita-cita surgawi tetapi miskin keadilan. Kita bicara masuk surga tapi absen peduli pada kesejahteraan umum,” lanjut Doktor Teologi Moral Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta itu.

Ia menilai, ayat-ayat suci agama sudah diperjualbelikan habis-habisan untuk kepentingan elektoral semata. Di Indonesia, agama tidak lagi mengantar orang masuk surga tetapi justru menjadi musuh bagi sesama.

Itulah mengapa kasus intoleransi di Indonesia memuncak ketika musim pemilu. Pada 2018 lalu, Indonesia dalam Indeks Kerapuhan, berada pada kategori “hampir waspada”. Posisinya hanya satu peringkat di atas negeri penuh perang, Bosnia-Herzegovina (Fragile States Index, 2018).

Perihal Agama dan Spiritualitas itu Berbeda

Banyaknya kasus di Indonesia sepanjang 2017, mayoritas tercatat di Jakarta saat Pilgub, juga dicatat Human Rights Watch dan bahkan telah memunculkan kesan global bahwa pemerintah gagal memerangi intoleransi (HRW World Report, 2018).

Kasus intoleransi yang tercatat, dari 74 kasus pada 2014, banyak muncul saat Pilpres 2014, menjadi 100 kasus pada 2016. Sepanjang Pilgub 2017 terjadi 151 pelanggaran kebebasan beragama dalam 201 tindakan, mayoritas terjadi di Jabodetabek.

Melihat catatan itu, Pater Peter, sapaan akrabnya, menilai politik Indonesia membutuhkan inovasi di dalam kesadaran warganya memandang politik. Salah satunya dengan memisahkan agama dari spiritualitas.

Menurutnya, spiritualitas dan agama itu berbeda, bahkan ekstrimnya dapat tidak berhubungan. Agama itu institusi, organisasi, ada ajarannya, hukum, dan ibadahnya yang menjadi sebuah pandangan tentang dunia, suatu perspektif. Perspektif agama.

“Spiritualitas bisa menjadi humus yang menyuburkan moralitas dan etika, serta kehidupan agama. Ketika agama bisa dieksploitasi dan dimanipulasi, spiritualitas bisa memurnikan agama dan menjadikan politik bermoral dan beretika,”

Spiritualitas, sebaliknya, menyangkut inti terdalam dari diri manusia. Sesuatu yang inner sekaligus transendental. Kemampuan melampaui diri sendiri, berkomunikasi dengan sesuatu yang transenden. Antara lain dengan Allah.

“Spiritualitas bisa menjadi humus yang menyuburkan moralitas dan etika, serta kehidupan agama. Ketika agama bisa dieksploitasi dan dimanipulasi, spiritualitas bisa memurnikan agama dan menjadikan politik bermoral dan beretika,” tandasnya.

Ketika agama bisa dijadikan racun bagi politik, spiritualitas dapat menyelamatkan agama dan menyucikan politik. Kalau agama bisa memisahkan seseorang dari sesamanya, spiritualitas menghubungkan dan menyatukan segalanya, tambahnya.

Menurut Pastor Fransiskan itu, harus ada sinergitas antara yang politis dan spiritualis. Di sana nilai-nilai moral dan etis bertumbuh.

“Dari perspektif moral sosial, politik itu berteologi. Keluar dari diri menuju orang lain. Berpolitik itu ruang sosial yang tersedia untuk mengaktualisasikan diri. Arena mengimplementasikan nilai-nilai moral dan spiritual,” tuturnya.

Jadi yang pokok dari politik adalah ciri altruisme. Sehingga politisi adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, pengabdi kemanusiaan, terangnya di hadapan para politisi katolik yang bertarung di Pileg 2019.

Ia menekankan, politik dan spiritualitas itu menyangkut inti terdalam dari diri manusia. Karena, manusia adalah makhluk sosial sehingga dia tidak bisa tidak berpolitik. Tetapi juga makhluk spiritual, karena itu ia harus keluar dari diri menuju orang lain.

Spiritualitas Seorang Politisi adalah Memperjuangkan Kepentingan Bangsa, bukan Agamanya

Menurut doktor lulusan Roma, Italia itu, boleh bahkan harus ada separasi antara agama dan politik. Tapi tidak ada separasi antara spiritualitas dan politik. Nilai-nilai spiritual dan politis itu semestinya terintegrasi dengan baik.

Tuntutan kita, politik itu mesti etis, katanya, menambahkan, etika politik itu mandat setiap orang yang adalah makhluk moral. Jadi, politisi katolik harus anti pada hal-hal yang secara etis negatif, seperti praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dsb.

Ia meminta, orang katolik harus waspada pada jebakan palsu dalam berpolitik. Seorang politisi katolik tidak ditugaskan untuk memperjuangkan kepentingan orang atau gereja katolik. Ia menyuarakan kepentingan bangsa, keadilan sosial.

Maka istilah “sakramen politik”, ia nilai tidak tepat. Istilah sakramen itu bahasa komunal. Kosakata eksoteris yang tidak laku untuk kepentingan umum, bangsa.

“Itulah kenapa para pendiri bangsa sejak awal tidak menyetujui Piagam Jakarta sebagai dasar bernegara. Di sana disematkan terminologi eksklusif, yang tidak kompatibel dengan kepentingan bersama sebagai bangsa. Maka, politisi katolik tidak salah kalau tidak hafal tujuh sakramen gereja, tetapi adalah kejahatan kalau melakukan korupsi,” tegasnya.

“Karena itu istilah politik kita harus inklusif. Kita berjuang untuk semua. Agamanya tidak harus sama. Yang terpenting  adalah iman dan spiritualitasnya sama,” tambahnya.

Ia menegaskan, iman itu sesuatu yang publik, bukan privat. Sebagai umat beriman Katolik, kita dihadapkan pada dua kejahatan dasar: pertama, mengurus dunia tetapi lupa tujuan terakhir, yakni Tuhan sendiri. Kedua, sibuk mengurus surga, padahal kita masih di dunia. Kita lupa akan tugas menyucikan dunia, tutupnya. (AN)