Jakarta, jpicofmindonesia.com – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Rakyat Cinta NKRI (GERCIN) mendorong adanya rekonsiliasi nasional untuk meredam tensi politik saat ini. Ormas kebangsaan itu juga mendesak kepolisian mengungkap dalang kerusuhan 22 Mei yang memakan korban setidaknya 7 orang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka.
“Sebagai ormas yang mencintai NKRI, kami tampil untuk menyerukan adanya rekonsiliasi kedua belah pihak. Itu satu-satunya cara untuk mendinginkan tensi politik Tanah Air saat ini. Situasi politik kita butuh suara-suara perdamaian,” kata ketua DPN Gercin, Hendrik Yance Udam, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu ( 25/5).
Hendrik menilai rekonsiliasi mendesak dilakukan untuk mengurai polarisasi politik yang tengah meruncing pasca pemilu. Situasi yang makin diperparah oleh kerusuhan 22 Mei.
“Kerusuhan 22 Mei itu puncak dari polarisasi yang tajam dalam perpolitikan nasional kita. Tidak hanya di elite partai, tetapi masuk ke lapisan masyarakat,” jelasnya, menambahkan tren politik identitas yang semakin meningkat sejak 2014 sebagai buktinya.
Tokoh Papua itu menilai, rekonsiliasi dimulai oleh Jokowi dan Prabowo sendiri. Kedua elite itu harus bertemu demi keutuhan NKRI. Pertemuan keduanya, lanjut Hendrik, bakal memberi efek besar dalam meredam tensi politik. Memberi pesan kerukunan elite politik yang diharapkan bisa berimbas ke akar rumput.
“Saya yakin upaya rekonsiliasi itu akan terwujud. Apalagi setelah Prabowo-Sandi memilih langkah konstitusional mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Gercin mengapresiasi langkah itu,” ujarnya.
Di sisi lain, Gercin juga meminta Polri segera menangkap dalang kerusuhan 22 Mei, sebelum mereka melarikan diri atau membuat kerusuhan baru. Terlebih lagi, Menko Polhukam Wiranto mengakui sudah mengetahui siapa dalang kerusuhan tersebut.
“Gercin mengimbau Polri bertindak cepat dan segera menangkap, menahan, dan memprosesnya secara hukum hingga ke pengadilan,” ungkap putera Papua itu, menekankan besarnya ancaman perpecahan dari kerusuhan itu di masa mendatang.
Saat ini kepolisian sudah menetapkan 11 tersangka dari 280 orang yang ditahan sebagai dalang kerusuhan. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal M Iqbal menyebut ada dua tersangka yang terafiliasi dengan Gerakan Reformis Islam (GARIS).
“Kami menemukan dua tersangka dari luar Jakarta yang terafiliasi dengan kelompok GARIS. Mereka memang niat untuk berjihad,” ujar Iqbal saat memberikan keterangan di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Jumat lalu.
Iqbal mengklaim telah memiliki bukti kuat yang menunjukkan afiliasi dua orang tersangka itu dengan GARIS. Kelompok ini disebut Iqbal pernah menyatakan dukungan pada ISIS Indonesia dan berada di bawah pimpinan Ketua Dewan Syuro Ustaz Abu Bakar Ba’asyir. Bahkan, GARIS juga pernah mengirimkan kadernya ke Suriah.
Untuk itu, Gercin mendesak proses hukum terbuka atas kelompok ini apalagi visinya hendak menggantikan ideologi Pancasila dengan Khilafah. Menurut Gercin, kelompok inilah yang berbahaya, bukan Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) di Papua yang menjadi sorotan nasional akhir-akhir ini.
“Mereka ini yang harus menjadi perhatian utama pemerintah. Mereka yang berpotensi memecah belah NKRI, bukan KKB di Papua yang tengah disoroti atas beberapa aksi di Nduga beberapa bulan terakhir,” kata James Bastian Tuwo, Kordinator Wilayah Indonesia Bagian Timur DPN Gercin NKRI.
Menurut James, kelompok-kelompok radikal harus dibersihkan dari Indonesia. Ancaman mereka amat besar bagi keutuhan NKRI. Eksistensi mereka jelas mengganggu upaya pemerintahan Joko Widodo merajut tali persatuan lewat visi pemerataan pembangunan infrastruktur.
“Kami sangat mengapresiasi upaya Jokowi membangun persatuan Indonesia. Ia membangun Papua dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Itu visi pemerataan yang bisa mempersatukan bangsa. Tetapi kelompok-kelompok radikal itu jelas jadi tantangan. Mereka mengganggu keutuhan, jadi harus dibersihkan,” tutupnya. )*** (AN)
